Perwakilan PO Bus di Terminal Resmi Desak DPRD DKI Berantas Terminal Bayangan
DPRD Provinsi DKI Jakarta bakal tindak lanjuti desakan dari PO Bus yang merasa dirugikan maraknya terminal bayangan di Jakarta. Ini keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Kayu Basar persis di pintu masuk Jalan Tol Kayu Besar, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (9/6/2026). Foto: infomalangnews.com
JAKARTA – Perwakilan Paguyuban Terminal Jakarta yang terdiri dari sekitar 20 orang mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Selasa (9/6/2026).
Mereka menyampaikan keluhan terkait maraknya terminal bayangan yang dinilai semakin mengancam keberlangsungan terminal resmi di Ibu Kota.
Kedatangan mereka diterima dalam audiensi bersama anggota Komisi A, B, dan E DPRD DKI Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli, anggota Komisi A Hj. Inad Luciawaty, serta anggota Komisi E Solikha.
Dalam audiensi itu, Paguyuban Terminal Jakarta mengadukan maraknya aktivitas terminal bayangan yang beroperasi di berbagai wilayah DKI Jakarta. Keberadaan terminal ilegal tersebut dinilai merugikan pengelola terminal resmi, perusahaan otobus (PO), hingga para pedagang yang menggantungkan penghasilan di kawasan terminal.
Usai audensi, Ketua Paguyuban Terminal Kalideres (PTK), Banggal Aritonang bersama Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Inad Luciawaty, SE, Selasa (9/6/2026). Foto: Istimewa
Ketua Paguyuban Terminal Jakarta, Banggal Aritonang, mengatakan terminal bayangan kini semakin menjamur dan beroperasi secara terbuka tanpa penindakan yang tegas dari pihak berwenang.
“Akibat maraknya terminal bayangan, terminal resmi semakin sepi. Bukan hanya jumlah penumpang yang menurun, tetapi juga pendapatan para pedagang kios yang berjualan di dalam terminal ikut terdampak,” ujar Banggal.
Ia berharap DPRD DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan terminal bayangan yang selama ini dikeluhkan oleh pengusaha PO bus maupun pedagang.
“Kami berharap persoalan terminal bayangan yang telah lama dikeluhkan pengurus PO dan para pedagang kios dapat segera ditindaklanjuti oleh DPRD DKI Jakarta,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan yang disampaikan Paguyuban Terminal Jakarta.
“Kami akan mengundang dan memanggil Kepala Dinas Perhubungan serta Satpol PP DKI Jakarta untuk membahas dan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan Paguyuban Terminal Jakarta, khususnya terkait maraknya terminal bayangan,” kata Taufik.
Menurutnya, keberadaan terminal bayangan tidak hanya merugikan terminal resmi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban, keselamatan, dan pengawasan transportasi umum di Jakarta. Johnit Sumbito
