IPW Desak Kapolri Harus Transparan Jelaskan OTT Divpropam Terhadap Makelar Penerimaan Bintara Polda Jateng

JAKARTA, infomalangnews.com – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menjelaskan dan mengawal operasi tangkap tangan (OTT) Paminal Divisi Propam Polri terhadap penerimaan bintara di Polda Jateng, beberapa waktu  lalu. Panitia seleksi dan Kapolda Jateng harus dimintai keterangan secara mendalam.

Dikabarkan, dalam OTT itu tim Paminal Divpropam Polri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar. Disamping telah menangkap para pelaku, orang tua siswa, makelar (anggota Polri) dan panitia seleksi tingkat Polda, mereka yang ditangkap harus diproses pidana dan kode etik.

“Setiap calon bintara di Polda Jateng ini diminta ratusan juta  rupiah untuk bisa masuk pendidikan. Sementara sasaran dari OTT Paminal Divpropam Polri diperkirakan 90 calon siswa bintara,” ujar Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam siaran persnya, Kamis (2/3/2023).

Dengan adanya OTT ini, IPW menilai bahwa prinsip  Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang dicanangkan Polri jauh panggang dari api dan  belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok aparatnya. Padahal, panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani pakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri.

“Oleh karena itu, Kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT Paminal Divpropam Polri pada calon siswa bintara di Polda Jateng dengan mengungkap Pelanggaran etik dan kasus pidana suapnya,” ucap Sugeng.

Dari informasi yang diperoleh IPW, pemeriksaan sudah mengarah pada Kabiddokes dan kabagdalpers, namun berdasarkan informasi, diduga ada  perintah dari Kapolda Jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat komisaria polisi (Kompol) ke bawah. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus Ferdy Sambo. Dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat.

Peristiwa OTT ini menunjukkan Polri ingin membersihkan institusi dari praktek kotor penerimaan calon personel yang tidak kredible akan tetapi bila tidak dilakukan penindakkan serius dengan sikap tidak Presisi (transparan) maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktek impuniti yang makin menyuburkan praktek suap pada institusi Polri.

“Langkah tegas dan keras harus dibuktikan kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan,” jelasnya.

(Johnit Sumbito)