LSM ABRI Geruduk Mabes Polri Jilid II, Desak Usut Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi di Polres Siak
LSM Abdi Lestari (ABRI) kembali menggeruduk Mabes Polri, aksi jilid II ini massa mendesak Kapolri agar mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi dalam pembiaran dan perlindungan terhadap sejumlah aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau, Rabu (18/11/2016). Foto: Istimewa
JAKARTA – LSM Abdi Lestari (ABRI) kembali menggeruduk Mabes Polri, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi jilid II tersebut, massa mendesak Kapolri mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi dalam pembiaran dan perlindungan terhadap sejumlah aktivitas ilegal di wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau.
Salah satu yang disorot adalah Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, SH, MH. LSM ABRI meminta Divisi Propam Polri memeriksa yang bersangkutan atas dugaan pembiaran maupun perlindungan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal, pembalakan liar (illegal logging), perjudian gelanggang permainan (Gelper), penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta pencurian dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah (CPO) ilegal.
Dalam aksi tersebut, massa menilai berbagai dugaan praktik ilegal itu harus diusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau membekingi kegiatan tersebut.
Koordinator lapangan, Antonio Hasibuan, menegaskan aksi jilid II ini merupakan bentuk kekecewaan karena laporan dan aspirasi yang sebelumnya disampaikan dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan.
“Ini aksi kami yang kedua di Mabes Polri. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi menuntut keseriusan aparat dalam menegakkan hukum. Jangan sampai hukum tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan,” tegas Antonio.
Menurutnya, pemberantasan aktivitas ilegal tidak boleh hanya menyasar pelaku lapangan. Aparat harus berani mengungkap seluruh jaringan, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor utama maupun pemberi perlindungan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Desak Propam Usut Dugaan Pembiaran
Dalam orasinya, Antonio meminta Kapolri melalui Divisi Propam segera melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota Polri.
Ia menegaskan, dugaan pembiaran dan perlindungan terhadap aktivitas ilegal harus menjadi perhatian serius. Jika terbukti terdapat pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana, oknum yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan.
Dalam pernyataan sikapnya, LSM ABRI menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kapolri, yakni:
Mendesak Kapolri memerintahkan Divisi Propam memeriksa dugaan keterlibatan oknum polisi di Polres Siak.
Mengusut dugaan pembiaran dan perlindungan terhadap aktivitas tambang galian C ilegal.
Membongkar dugaan jaringan illegal logging di wilayah hukum Polres Siak.
Mengusut dugaan pencurian dan perdagangan CPO ilegal hingga ke aktor utamanya.
Menindak tegas dugaan penyalahgunaan dan peredaran BBM bersubsidi secara ilegal.
Mengusut dugaan praktik perjudian Gelper beserta pihak-pihak yang diduga terlibat atau memberikan perlindungan.
Menjatuhkan sanksi tegas, termasuk PTDH, terhadap anggota Polri apabila terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai ketentuan yang berlaku.
LSM ABRI menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang nyata.
Aspirasi Diterima Humas Mabes Polri
Aksi massa diterima oleh perwakilan Humas Mabes Polri, Ari Setyawan. Aspirasi dan tuntutan LSM ABRI selanjutnya akan diteruskan kepada Divisi Propam Polri untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Perwakilan Mabes Polri mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara damai dan tertib serta menyatakan bahwa seluruh masukan akan disampaikan kepada pimpinan untuk dipelajari.
Aksi kemudian berakhir dalam keadaan aman dan kondusif.
LSM ABRI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan penanganan dari Mabes Polri. Mereka berharap Kapolri menunjukkan komitmen nyata dalam membersihkan institusi Polri dari segala bentuk pelanggaran serta menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal.
Bagi LSM ABRI, hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu. Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan berlaku sama bagi semua pihak. Johnit Sunbito
