Terminal Bayangan Terus Beroperasi, Ketegasan Dishub Jakarta Barat Dipertanyakan

JAKARTA – Keberadaan terminal bayangan di sejumlah wilayah Jakarta Barat masih marak. Kondisi ini memicu keluhan warga dan pengguna jalan yang mempertanyakan ketegasan serta kemampuan Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat dalam menertibkan aktivitas angkutan ilegal tersebut.

Padahal, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Sudinhub dan aparat kepolisian sebelumnya telah beberapa kali menggelar operasi penertiban. Namun, aktivitas bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan kendaraan travel yang menaikkan serta menurunkan penumpang di luar terminal resmi masih terus berlangsung.

Sepanjang 2026, operasi gabungan Tim Lintas Jaya bersama Satlantas juga digencarkan di sejumlah wilayah Jakarta. Namun, upaya tersebut dinilai belum memberikan efek jera.

“Buktinya mana ketegasan itu? Sampai sekarang terminal bayangan masih marak. Apa Pemerintah DKI Jakarta tidak mengetahui bahwa keberadaan terminal ilegal ini mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta?” ujar Jasri, seorang pengemudi yang mengaku terganggu kemacetan akibat aktivitas terminal bayangan di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jumat (13/11/2026).

Sejumlah titik yang disorot di Jakarta Barat antara lain Exit Tol Cengkareng, Kapuk, Jembatan Baru Cengkareng, Jembatan Gantung, Taman Kota, Jalan Latumenten Jelambar, Grogol hingga kawasan Meruya. Lokasi-lokasi tersebut disebut masih menjadi tempat beroperasinya angkutan di luar terminal resmi.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Terminal se-Jakarta, Banggal Aritonang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan terminal bayangan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ia berharap DPRD turut mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dishub agar segera mengambil langkah tegas dan konsisten.

“Kami bersama rekan-rekan paguyuban terminal seluruh Jakarta berharap Pemprov DKI dan Dishub segera menertibkan terminal bayangan yang beroperasi secara liar. Persoalan ini berdampak langsung terhadap terminal resmi yang semakin sepi penumpang, sekaligus memukul para pelaku UMKM di dalam terminal,” kata Banggal.

Di sisi lain, munculnya terminal bayangan juga dipengaruhi kebiasaan sebagian penumpang yang memilih lokasi keberangkatan lebih dekat dengan tempat tinggal atau akses jalan utama.

Meski demikian, alasan kemudahan akses tidak boleh menjadi pembenaran bagi beroperasinya terminal ilegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub perlu memperkuat pengawasan dan melakukan penindakan secara konsisten agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut, sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas dan keberlangsungan terminal resmi. Johnit Sumbito