Rakoord Pelaksanaan PPKM Bersekala Mikro Wilayah Jadetabek Digelar di Makodam Jaya
JAKARTA, InfoMALANGNEWS.com – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Bersekala Mikro di Wilayah Jadetabek, bertempat di Aula A Yani Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan Jakarta Timur, Jumat (12/2/2021).
Rakoord diikuti oleh jajaran Polsek dan Koramil jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, secara Virtual melalui aplikasi zoom meeting, pelaksanaannya berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Pandemi Covid-19.
Penerapan PPKM Bersekala Mikro di Jadetabek merupakan upaya menekan penularan Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta, hal ini dilakukan sebagai langkah menyikapi tingginya tingkat penularan Covid-19 saat ini.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menjelaskan, dalam pelaksanaan PPKM tersebut, bahwa Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya berupaya keras menekan tingginya penularan Covid-19 sampai ditingkat RT/RW dengan mengoptimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas berkolaborasi dengan unsur tenaga kesehatan maupun unsur terkait lainnya dalam percepatan penanganan Covid-19 tersebut.
“Kami bersama Kodam Jaya mengoptimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas berkolaborasi dengan unsur tenaga Kesehatan maupun unsur lainnya, guna percepatan penagannan Covid-19,” ujar Fadil.
Sementara itu Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, “penyebab peningkatan penularan Covid-19 tersebut ada 3 faktor. Pertama, karena kurangnya kedisiplinan masyarakat atas Protokol Kesehatan (Prokes), kedua, semakin banyak yang di Swab sehingga jumlah terdeteksi terpapar Covid-19 semakin banyak dan ketiga faktor penyebarannya yang tinggi.
“Namun minggu ini sudah terjadi penurunan baik di RSDC-19 Wisma Atlet-Kemayoran dan Wisma Karantina Pademangan, sehingga WNI Patriasi dari luar negeri sudah dapat di tampung lagi di Wisma Karantina Pademangan Tower 8 dan 9,” kata Dudung.
Selanjutnya Pangdam Jaya juga menyampaikan, protokol kesehatan yang birokrasinya sebetulnya ada pada Pemerintah Daerah, namun karena pemerintah pusat mempertimbangkan perlu keterlibatan TNI-Polri harus hadir ditengah masyarakat untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk menurunkan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat.
“Tugas dari pada TNI-Polri sama dalam pelaksanaan dilapangan mungkin yang membedakan hanya wilayah pelaksanaan PPKM nya saja,” pungkas Pangdam Jaya.
(Johnit Sumbito)
