Rakoord Pelaksanaan PPKM Bersekala Mikro Wilayah Jadetabek Digelar di Makodam Jaya

 

JAKARTA, InfoMALANGNEWS.com – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPKM Bersekala Mikro di Wilayah Jadetabek, bertempat di Aula A Yani Makodam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No 5 Cililitan Jakarta Timur, Jumat (12/2/2021).

Rakoord diikuti oleh jajaran Polsek dan Koramil jajaran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, secara Virtual melalui aplikasi zoom meeting, pelaksanaannya berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Pandemi Covid-19.

Penerapan PPKM Bersekala Mikro di Jadetabek merupakan upaya menekan penularan Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta, hal ini dilakukan sebagai langkah menyikapi tingginya tingkat penularan Covid-19 saat ini.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menjelaskan, dalam pelaksanaan PPKM tersebut, bahwa Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya berupaya keras menekan tingginya penularan Covid-19 sampai ditingkat RT/RW dengan mengoptimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas berkolaborasi dengan unsur tenaga kesehatan maupun unsur terkait lainnya dalam percepatan penanganan Covid-19 tersebut.

“Kami bersama Kodam Jaya mengoptimalkan peran Babinsa dan Babinkamtibmas berkolaborasi dengan unsur tenaga Kesehatan maupun unsur  lainnya, guna percepatan penagannan Covid-19,” ujar Fadil.

Sementara itu Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, “penyebab peningkatan penularan Covid-19 tersebut ada 3 faktor. Pertama, karena kurangnya kedisiplinan masyarakat atas Protokol Kesehatan (Prokes), kedua, semakin banyak yang di Swab sehingga jumlah terdeteksi terpapar Covid-19 semakin banyak dan ketiga faktor penyebarannya yang tinggi.

“Namun minggu ini sudah terjadi penurunan baik di RSDC-19 Wisma Atlet-Kemayoran dan Wisma Karantina Pademangan, sehingga WNI Patriasi dari luar negeri sudah dapat di tampung lagi di Wisma Karantina Pademangan Tower 8 dan 9,” kata Dudung.

Selanjutnya Pangdam Jaya juga menyampaikan, protokol kesehatan yang birokrasinya sebetulnya ada pada Pemerintah Daerah, namun karena pemerintah pusat mempertimbangkan perlu keterlibatan TNI-Polri harus hadir ditengah masyarakat untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk menurunkan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat.

“Tugas dari pada TNI-Polri sama dalam pelaksanaan dilapangan mungkin yang membedakan hanya wilayah pelaksanaan PPKM nya saja,” pungkas Pangdam Jaya.

(Johnit Sumbito)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *