IPW: Kapolri Harus Copot Penanggungjawab Seleksi Penerimaan Bintara di Polda Sulut

Spread the love

JAKARTA, INFOMALANGNEWS.com – Indonesia Police Watch (IPW) meminta, bahwa Kapolri harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulawesi Utara (Sulut) karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri.

“Semula, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Kemudian namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu,” ujar Plt Ketua Indonesia Police Watch (IPW) dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021).

Sugeng juga menyebutkan, bahwa Kapolda Sukawesi Utara Irjen Nana Sudjana, akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Lantaran adanya diskresi, sehingga Kapolri punĀ  menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.

Untuk itu, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik.

“Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip “betah”
(Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri,” ucap Sugeng.

Bahkan, dengan kejadian ini, kata Sugeng, Kapolri juga harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.

Sementara hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut.

“Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan,” jelasnya.

Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.

“Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara,” pungkasnya.

(Johnit Sumbito)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *